PERATURAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
  

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN-MENTERI-DALAM-NEGERI-NOMOR-72-TAHUN-2012
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2012
TENTANG
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK.07 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PMK.07/2014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2014
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 PMK.07 2014
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 /PMK.07 2014
Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 32 TAHUN 2011
PERMENDAGRI RI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 19 TAHUN 2011
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI